JOGJA—Program uji petik pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di wilayah Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta 2009, saat ini masih menyisakan 2.000 lembar e-KTP yang belum diambil oleh warga yang bersangkutan.
“Dari 26.000 warga wajib KTP di wilayah itu, seluruh e-KTP tersebut sudah jadi, tapi masih ada sekitar 2.000 lembar e-KTP yang belum diambil karena yang bersangkutan belum memenuhi rekam sidik jari dan tanda-tangan digital untuk dimasukkan dalam e-KTP itu,” kata Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Rudi Firdaus, Selasa (30/3).
Menurut dia, beberapa alasan yang kerap dilontarkan masyarakat yang belum melakukan perekaman sidik jari dan tanda tangan digital tersebut di antaranya adalah karena kesibukan dan harus bekerja ke luar kota, sekolah di kota lain atau mahasiswa yang sudah pindah.
Oleh karena itu, Dindukcapil Kota Yogyakarta memindahkan tempat pelayanan perekaman sidik jari dan tanda tangan digital tersebut dari semula di Kantor Kecamatan Gondokusuman ke Kantor Dindukcapil di kompleks Balaikota per 1 Maret lalu.
Mengenai beberapa kesulitan yang dialami pemilik e-KTP untuk pengurusan transaksi misalnya perbankan, Rudi menyatakan masyarakat dapat meminta contoh isi chip data e-KTP ke Dindukcapil. “Petugas akan mencetaknya, dan di dalamnya akan berisi biodata pemegang KTP sekaligus tandatangannya. Ada beberapa bank yang masih harus menyertakan tanda tangan untuk beberapa jenis transaksi. Pemkot juga telah mengedarkan surat keterangan dari Walikota terkait uji petik e-KTP itu,” tandasnya.
Sementara itu, Kota Yogyakarta memasang target pada 2011 seluruh penduduk kota, bahkan bayi sekalipun sudah harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Dindukcapil akan mulai mencocokan dan penelitian data tersebut mulai April sehingga pada akhir tahun diharapkan seluruh penduduk Kota Yogyakarta sudah memiliki NIK.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto menyatakan bahwa sebaiknya Pemkot Yogyakarta tidak terburu-buru dalam melaksanaan e-KTP tersebut apabila memang belum siap, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), sistem dan sarana prasarananya.