Jakarta – Tindakan Polri yang memeriksa penyidik lebih dulu dalam dugaan kasus mafia pajak, dinilai tak masuk akal. Polri seharusnya memeriksa para jenderal lebih dulu, sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas kasus yang ‘ditiup’ Komjen Pol Susno Duadji itu.

“Yang diperiksa jenderal-jendral, jangan diperiksa jangan anak buah dulu. Makanya nggak masuk akal,” kata Ketua Komisi III (hukum) DPR, Benny K Harman, saat dihubungi detikcom, Kamis (31/3/2010).

Komisi, kata Benny, juga akan menanyakan perihal kejanggalan tahapan pemeriksaan tersebut dalam rapat kerja DPR dengan Polri.

Seperti diberitakan, setelah memeriksa dan menetapkan tersangka kepada penyidik, Kompol A, Polri juga memeriksa penyidik AKP M karena diduga ikut dalam pertemuan di hotel S dan KC bersama Andi Kosasih, dan pengacara Haposan Hutanggalung. Pertemuan itu diduga untuk merancang skenario seolah-olah uang di rekening Gayus adalah milik Andi.

Sementara untuk Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmond Ilyas, dua jenderal yang dituding Susno, pemeriksaan baru ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Sedangkan untuk dugaan pidana umum terhadap keduanya, Polri belum melakukannya.

Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, berharap Polri tidak pandang bulu dalam membersihkan para jenderal yang disebut Susno. “Sebab tidak mungkin jenderal bintang tiga bicara serampangan,” kata Bambang.

Bambang juga meminta pemberantasan jaringan mafia pajak tidak hanya dilakukan tubuh Polri. Tapi juga di Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan.

“Sebab kasus Gayus tidak berdiri sendiri. Polri itu akibat, sebabnya di Ditjen Pajak Kementrian Keuangan,” kata politisi Golkar ini.